PKHP ONLINE

Menurut Perpres 16/2018, Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD/Swasta yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Perpres 16/2018, Pengguna Anggaran adalah pejabat yang menerima kewenangan dari Kementerian/Lembaga untuk menggunakan anggaran.

Menurut Perpres 16/2018, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara/daerah.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau e-purchasing.

Pengadaan di BUMN senilai di atas Rp 5 Miliar dilakukan dengan Pelelangan Sedernaha mengacu kepada ketentuan pengadaan yang berlaku di BUMN tersebut, karena sumber pendanaannya tidak termasuk dalam ruang lingkup Perpres 16/2018.

Prinsip transparan dalam pengadaan diwujudkan dengan tidak boleh dihalanginya Penyedia Barang/Jasa yang memiliki kemampuan yang disyaratkan mengikuti pelelangan.

Pengguna Anggaran dalam menetapkan paket-paket pekerjaan yang akan dilelangkan perlu mempertimbangkan dokumen anggaran dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan setelah mendapat persetujuan dari PPK untuk penggunaan password dan ID LPSE-nya.

Untuk Pengadaan Barang yang jumlah paketnya hanya 1 (satu) dan harganya Rp 50 juta dan tidak menggunakan SPK maka HPS-nya sangat sederhana sehingga dapat disahkan oleh Pokja ULP saja.

Penentuan cara pengadaan, apakah menggunakan Penyedia atau dengan Swakelola seharusnya sudah ditetapkan pada saat pengusulan anggaran, agar pelaksanaan swakelola tidak terhambat proses revisi anggaran.

Penawaran dengan Harga Satuan untuk beberapa item pekerjaan yang di atas 10% dari harga satuan dalam HPS yang ditetapkan sebagai harga satuan timpang dapat diberlakukan tanpa negosiasi pada adendum pekerjaan tambah volume/kuantitas pekerjaan tersebut.

Kontrak pembangunan jalan jalur Puncak II sepanjang 10 km dan lebar 10 m yang dimulai bulan Januari dengan pembiayaan dana APBN dapat mempergunakan lelang cepat agar penyelesaian pekerjaanya tidak melampaui Tahun Anggaran yang berjalan.

Pembelian ATK yang tidak tercantum dalam e-catalogue dengan nilai Rp195.000.000,00 dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara Pembelian Langsung (e-purchasing) dengan dokumen perikatan Surat Pesanan.

Untuk kontrak sederhana pengadaan 7 unit PC senilai Rp 40 juta, bentuk perikatan dapat berupa Surat Perintah Kerja.

Koperasi Pegawai Negeri diperbolehkan mengikuti Pelelangan Umum dengan dana APBN/APBD walaupun koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum dan yang menandatangani penawaran maupun kontrak Ketua Koperasi sepanjang pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran (PA).

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan harus mendapat persetujuan dari PA/KPA.

Ruang lingkup Perpres 16/2018 meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD, sebagian/seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Adendum penambahan nilai kontrak disusun berdasarkan berita acara hasil negosiasi teknis dan harga antara PPK dengan Penyedia barang/jasa yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada perjanjian/kontrak awal yang sudah selesai 100%.

Perusahaan asing dapat mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai kurang dari Rp. 100 miliar, bila diyakini penyedia nasional yang mampu jumlahnya tidak mencukupi.

Pokja ULP /Pejabat Pengadaan pada saat melakukan evaluasi teknis untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan metode evaluasi sistem nilai dapat menerapkan besaran bobot biaya 95% dari total bobot keseluruhan 100% karena tekniknya sangat sederhana.

Kontrak terintegrasi pada pekerjaan konstruksi memungkinkan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dilakukan oleh satu penyedia.

Pengumuman hasil kesepakatan negosiasi harga dalam penunjukan langsung sekurang-kurangnya 2 hari kerja setelah penetapan penyedia barang/jasa di papan pengumuman resmi, LPSE, dan website Instansinya.

Dalam evaluasi administrasi Pokja ULP menyatakan salah satu penyedia gugur administrasi karena memberikan data yang salah menyebutkan alamat tujuannya bukan kepada Pokja ULP yang melakukan pelelangan tetapi kepada Pokja ULP lain.

Penyampaian dokumen kualifikasi pada proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi dimasukkan dan menjadi bagian dari sampul/file satu yang berisi penawaran administrasi dan teknis.

HPS bisa tidak perlu disusun dalam pelaksanaan e-tendering cepat senilai Rp 300 juta karena yang akan menang penawaran terendah terkoreksi.

Pokja ULP berhak menggugurkan dokumen penawaran salah satu calon penyedia karena ditandatangani oleh Kepala Cabang Perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam Pengurus Badan Usaha tetapi melampirkan Surat Pengangkatan Pegawai Tetap.

Penawaran penyedia barang/jasa yang mencantumkan masa berlakunya kurang dari yang dipersyaratkan dapat tidak digugurkan oleh Pokja ULP apabila apabila penawar berjanji tertulis pada tahap evaluasi bahwa tidak membatalkan penawarannya.

Pokja ULP tidak menggugurkan peserta pengadaan dengan alasan Direktur Utamanya yang menandatangani surat penawaran sedang dipenjara karena menjadi terpidana dalam kasus penipuan di luar masalah aspek hukum pengadaan barang/jasa.

Apabila Pejabat Pembuat Komitmen ternyata tidak sependapat terhadap hasil evaluasi yang diusulkan Pokja ULP, maka pelelangan langsung dinyatakan gagal oleh PPK.

Salah satu tugas dan kewenangan PPK adalah menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal.

Pengadaan barang/jasa dengan Swakelola PPK dapat memberikan uang muka sebesar 40% dari nilai total pekerjaan setelah kontrak ditandatangani.

Pejabat Pengadaan hanya berwenang untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp 200 Juta agar memperoleh hasil Pekerjaan Konstruksi yang tepat harga dan kualitas sesuai kebutuhan.

Setelah Rencana Umum Pengadaan (RUP) selesai disusun maka Pengguna Anggaran (PA) menetapkan dan mengumumkan RUP di website Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Karena kegiatan penganggaran paket pekejaan termasuk dalam kegiatan penyusunan RUP, ini berarti aturan teknis penyusunan anggaran juga diatur dalam Perpres 16/2018.

Dalam proses RUP, PA dapat tidak mencantumkan paket yang akan dilakukan dengan e-tendering maupun yang e-tendering cepat.

Pejabat yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan dengan Surat Pesanan (SP) adalah Pejabat Pengadaan.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah Empat Lantai di Dinas Pendidikan termasuk Pengadaan Jasa Konsultansi dan dapat dilakukan dengan Swakelola oleh PPK.

Pekerjaan pembuatan jaringan komputer beserta kelengkapan hardware-nya pada suatu instansi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daearh termasuk Pengadaan Barang.

Pengadaan Bandwith dan Pembelian Hak Cipta termasuk Pengadaan Barang akan tetapi tidak bisa dilakukan secara e-catalogue.

Kegiatan Penyusunan Modul Pelatihan Tukang Batu harus dilakukan dengan Jasa Konsultansi.

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Perpres 16/2018 adalah:

Pengadaan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Perpres 16/2018 adalah:

Pernyataan yang sesuai dengan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMN/D tersebut di bawah ini adalah:

Pengadaan Fasilitas Umum oleh Pemda XXX yang sebagian pembiayaannya dari pihak swasta, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Pihak yang paling berwenang menetapkan suatu aturan Khusus Pengadaan sebagai jabaran lebih lanjut ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perpres 16/2018 dan perubahannya adalah:

Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, adalah prinsip;

Pengadaan Barang/Jasa dengan metode penunjukan langsung melalui e-purchasing dilaksanakan oleh

Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya adalah prinsip

Proses Pengadaan yang mensyaratkan isi penawaran hanya berupa harga penawaran yaitu

Dalam proses evaluasi Penawaran, Pokja ULP /Pejabat Pengadaan akan memenangkan penyedia yang dapat memberikan nilai uang (value of money) yang terbaik sesuai kriteria evaluasi dalam dokumen pelelangan merupakan aplikasi dari prinsip;

Pokja ULP hanya memberikan informasi hasil penjelasan lelang kepada peserta yang hadir saja, merupakan pelanggaran prinsip;

Mencegah adanya persekongkolan antara penyedia dalam menyampaikan penawaran, merupakan sikap Pokja ULP dalam menerapkan prinsip;

Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diperuntukkan bagi Usaha Kecil atau Koperasi Kecil adalah paket-paket senilai:

Aturan preferensi harga dalam evaluasi penawaran merupakan aplikasi dari kebijakan:

Adanya persyaratan untuk mengisi keterangan tentang perpajakan dalam formulir kualifikasi, merupakan hal yang dilakukan untuk mengaplikasikan kebijakan

Seorang anggota Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mempunyai hubungan saudara kandung dengan salah satu Penyedia yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi termasuk pengertian

Selalu meningkatkan kompetensi dalam bidang Pengadaan dan bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku merupakan cerminan dari etika pengadaan:

Seorang anggota Pokja ULP melaksanakan dokumentasi data proses pemilihan secara baik, maka anggota Pokja ULP tersebut dapat dikatakan telah mempunyai etika.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hadir dalam rapat evaluasi penawaran dan hanya sekedar mendengar dan menyaksikan pelaksanaan tahap evaluasi

Pada tahap perencanaan pelaksanaan pengadaan PPK dalam penyusunan HPS pengadaan barang yang memenuhi ketentuan dapat dilakukan dengan e_tender cepat, dibenarkan;

Memberikan sesuatu kepada anggota Pokja ULP untuk mengubah dokumen penawaran, sehingga dimenangkan oleh penyedia yang tidak kompeten merupakan bentuk korupsi

Penyedia, Masyarakat, LSM yang menemukan indikasi penyimpangan prosedur pengadaan dapat menyampaikan pengaduan yang tepat kepada;

Menurut Perpres 16/2018, Tender/Seleksi gagal terjadi apabila yaitu:

Dalam kontrak atau dokumen pemilihan Penyedia Barang yang terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu Kontrak, dikenakan denda yaitu;

Yang bukan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa menurut Perpres 16/2018 yaitu:

Menurut Perpres 16/2018 pengecualian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan pada instansi yaitu

Tender/Seleksi Internasional dapat dilakukan untuk paket Pekerjaan Konsultansi dengan nilai yaitu:

Dalam rangka meningkatkan peran serta Usaha Mikro san Usaha Kecil dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka diperuntukkan paket pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan nilai yaitu:

Menurut Perpres 16/2018, Pengadaan Barang Impor dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan dengan alasan yaitu:

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penelitian di bidang Pengadaan Barang/Jasa maka Perpres 16/2018 mengatur tentang Pelaksana Penelitian dimana salah satu Pelaksana Penelitian yaitu:

Penilaian kualifikasi dalam prakualifikasi untuk jasa konsultansi badan usaha dilakukan dengan metode;

Penayangan pengumuman Pelelangan Sederhana dan Seleksi Sederhana Perseorangan dengan pascakualifikasi dilaksanakan paling kurang;

Masa sanggah terhadap hasil seleksi sederhana selama;

Dalam evaluasi penawaran, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengubah tata cara evaluasi, tindakan tersebut disebut;

Setelah penutupan penerimaan dokumen, penyedia memperbaiki dokumen penawaran dan menyampaikan ke Pokja ULP, tindakan tersebut disebut;

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka Pokja ULP segera melakukan

Manakah pernyataan di bawah ini yang mencerminkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola:

Pengurusan jaminan pelaksanaan sering membutuhkan waktu cukup lama, sedangkan jadwal pelaksanaan tidak bisa diundur. Langkah apa yang perlu dilakukan agar kontrak segera bisa ditandatangani.

Dalam hal penerbitan SPPBJ untuk pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, maka penetapan pemenang diputuskan oleh;

Menurut Perpres 16/2018, Prakualifikasi dapat dilakukan untuk pelaksanaan paket pekerjaan yaitu:

Pengalaman perusahaan, pendekatan, dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli adalah unsur pokok dalam evaluasi teknik pekerjaan;

Unsur pokok yang tidak berlaku pada evaluasi teknik seleksi konsultan badan usaha adalah

Batasan yang bukan pengertian Pekerjaan Kompleks adalah:

Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan

Evaluasi penawaran yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi kualitas teknis, adalah Sistem;

Persyaratan sifat pekerjaan yang dapat dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung adalah:

Yang melaksanakan proses Penunjukan Langsung untuk pengadaan di atas Rp 200 Miliar adalah:

Pengadaan Jasa Konsultan Perseorangan dilakukan dengan metode pengadaan yaitu:

Penyedia, Masyarakat, LSM yang menemukan indikasi penyimpangan prosedur pengadaan dapat menyampaikan pengaduan yang tepat kepada;

Total Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Barang dengan e-tender cepat yaitu: