DPN APPI Siap Berikan ASISTENSI KHUSUS kepada Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pokja Pemilihan se-Aceh

Di dalam kata sambutan Bpk. Surya Paloh (Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Sukma) pada acara pembukaan Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bireuen pada hari Sabtu, 22 Februari 2020 yang lalu menyatakan bahwa “Dengan jumlah APBD yang besar yaitu 17 Triliun di Tahun Anggaran 2020 maka Aceh membutuhkan Asistensi Khusus dari Pemerintah Pusat.” Bahkan dalam amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan kembali kepada para peserta Kenduri Kebangsaan “apakah memang Asistensi Khusus tersebut benar – benar dibutuhkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota? Jangan nanti setelah diberikankan Asistensi Khusus ternyata Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota tidak mau adanya Asistensi Khusus tersebut.” Semua terpulang kepada kebutuhan Pemerintah Aceh itu sendiri.

Di tempat terpisah, SABELA GAYO, Ph.D.,CPL.,CPCLE.,ACIArb.,CPM.,CPrM dalam kapasistasnya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI) sangat menyambut inisiasi permintaan Asistensi Khusus tersebut. Bahkan Sabela Gayo, Ph.D menyampaikan kepada sejumlah rekan media bahwa DPN APPI yang memiliki ratusan anggota dan berkualifikasi khusus sebagai Pengacara Pengadaan/Konsultan Hukum Pengadaan siap untuk memberikan Asistensi Khusus tersebut apabila Presiden menugaskan DPN APPI untuk melakukan Asistensi Khusus di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Apa yang disampaikan oleh Bpk Surya Paloh tersebut, menurut Sabela Gayo sudah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di antaranya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memang ada beberapa Pasal yang mengatur tentang peluang pendampingan/asistensi kepada Pengguna Anggaran (PA/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pokja Pemilihan diantaranya yaitu:

1. Pasal 9 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mebyebutkan bahwa “PA sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan menetapkan tim teknis.”
2. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.”
3. Pasal 84 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.”

DPN APPI akan senantiasa memberikan pelayanan hukum asistensi/pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  dan advokasi hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lainnya apabila dibutuhkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pokja Pemilihan di seluruh Indonesia.